Susun SOP Keadilan Restoratif Berbasis Sekolah, RDRM Gandeng Stekholder Kota Semarang

Minggu, 10 Sepember 2017 | 06:06 WIB

   Semarang- Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang mengadakan agenda penyusunan SOP Keadilan Restoratif Berbasis Sekolah di Kota Semarang. Agenda yang diadakan dalam bentuk FGD (Focus Group Discusion) tersebut mengundang berbagai stakeholder di kota semarang , antara lain: pakar pendidikan, pakah hukum, Praktisi, guru BK, Kepolisian, Bapas. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 30 Maret 2017 dan mengambil lokasi  di Hotel NEO Semarang.

 

  Dalam sambutannya, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan perempuan Kota Semarang Drs. Budi Satmoko Aji mengatakan, “penyusunan SOP keadilan restoratif berbasis sekolah di Kota Semarang ini kedepannya sangat berguna bagi bapak ibu guru dalam menyelesaikan perkara anak, baik anak yang menjadi pelaku maupun korban tindak pidana”.

 

   “Para peserta didik yang masih dalam usia produktif dan tersangkut persoalan pidana, seharusnya memang harus diselesaikan melalui jalur Diversi, apakah akan dikembalikan kepada orang taunya, maupun diberikan sanksi yang lainnya, bukan sanksi pemidanaan atau penjara”, ujarnya

 

   Pemerintah Kota Semarang sangat peduli atas nasib tumbuh berkembang anak di Kota Semarang, khususnya perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi pelaku maupun korban tindak pidana, sehingga kota semarang bisa menjadi kota layak anak”, tandasnya.

 

   Sementara itu, dalam pemaparan materi  keadilan restoratif yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Junaidi, S.Hi.,MH, menyampaikan bahwa “subtansi keadilan restoratif  adalah untuk pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara. Melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung, antara korban dan pelaku kriminal, ia berpotensi untuk mengubah cara berhubungan satu sama lain”.

 

    “Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan, atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam namun tentang Keadilan”, jelas Junaidi yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang ini.

 

    Sementara itu pemateri kedua Putri Marlenny P, S.Psi, M.Psi, Psikolog Dosen Psikologi Klinis dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo Semarang, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa “Penerapan keadilan restoratif berbasis sekolah dapat menciptakan solusi terbaik bagi pelaku pelanggar hukum, dimana pelaku akan mampu untuk memenuhi tanggungjawabnya terhadap korban karena berdasar kesepakatan bersama. Selain itu, korban akan merasakan upaya perbaikan atau pemulihan kondisi yang sesuai dengan  kebutuhan dan harapannya".

 

   “Salah satu bentuk dari keadilan restoratif berbasis sekolah, yakni justice circle, dimana pertemuan yang dihadiri oleh korban, pelaku, pihak keluarga dari masing-masing, dan pihak sekolah sebagai fasilitator”, urainya.

 

    Putri juga menambahkan “prasyarat penerapan keadilan restoratif berbasis sekolah antara lain: Pihak manajemen dan administrasi sekolah memberikan dukungan penuh dan positif terhadap para murid sehingga murid merasa nyaman dalam lingkungan sekolah juga danya kerjasama yang sinergis dan mutual antara para guru, murid, orangtua murid, danprofessional helpers seperti psikolog, dokter, psikiater, kepolisian, dan lain-lain”.

 

   “Kami sangat mengharapkan sumbangsing pemikiran, saran, masukan dari para stekholder kota semarang, dalam FGD untuk penyusunan SOP keadilan restoratif berbasis sekolah, sehingga dapat menghasilkan sebuah standar dalam penyelesaian kasus anak di Kota Semarang”, pungkasnya. (RDRM)

© 2017 Geber Septi - Pemerintah Kota Semarang. All rights reserved