DPPPA Kota Semarang Fasilitasi RDRM Selenggarakan Bimtek Kompetensi Guru BK dalam Implementasi Keadilan Restoratif Berbasis Sekolah di Kota Semarang.

Kamis, 8 Maret 2018 | 15:18 WIB

Semarang – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (DPPPA) melalui Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kompetensi Guru BK dalam Implementasi Keadilan Restoratif Berbasis Sekolah. Bimtek tersebut dilaksanakan pada tanggal 25-26 April 2017.

Bimtek dilaksanakan di Hotel Candi Indah Semarang selama 2 hari dan dibuka oleh Drs. Budi Satmoko Aji selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang. Pelaksanaan Bimtek dihadiri oleh tiga narasumber. Pada pelaksanaan di hari pertama terdapat dua narasumber yang ikut terlibat. Narasumber pertama yakni pakar hukum Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum yang menjelaskan tentang materi Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Hukum dan Penegakan Prinsip Mediasi Terapeutik. Narasumber kedua adalah seorang praktisi Psikologi yang juga merupakan Psikolog sekaligus Koordinator Rumah Duta Revolusi Mental Kota Semarang yaitu Putri Marlenny P., S.Psi .,M.Psi., Psikolog, yang menyampaikan materi tentang Pengantar Teori Mediasi dan Pengantar Praktik Mediasi.

Pada pelaksanaan bimtek hari kedua, terdapat satu narasumber yang ikut terlibat yaitu Catur Yuliwiranto, S.ST., MSW. Beliau merupakan Kasi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang dan menyampaikan materi tentang Tahapan Mediasi pada Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum serta Praktik Mediasi dan Pembuatan Berita Acara Kesepakatan. 

Dilaksanakannya Bimtek Kompetensi Guru BK dalam Implementasi Keadilan Restoratif Berbasis Sekolah tidak lain bertujuan untuk memberikan ketrampilan pendampingan kepada korban maupun pelaku tindak pidana yang melibatkan anak khususnya di sekolah.

Kesan yang didapat oleh peserta pada kegiatan bimtek adalah perasaan senang, karena adanya pengetahuan lebih tentang cara yang harus dilakukan ketika menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum,  baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

© 2017 Geber Septi - Pemerintah Kota Semarang. All rights reserved